Kepemimpinan yang Efektif

Kepemimpinan seperti yang sering kita dengar adalah kepemimpinan dalam kerangka referensi kekuasaan yang mengabdi dan melayani rakyat banyak. Perbaikan perikehidupan sehari-hari bagi rakyat banyak, bagi warga dan masyarakat yang miskin dan tertinggal secara nyata agar dilaksanakan. Sekaligus disertai sikap, langkah, dan isyarat kepemimpinan yang peduli.

Kenyataan dan kesan dewasa ini, perbaikan perikehidupan secara konkret tersendat, sementara warga dan masyarakat yang menderita serta tertimpa percobaan seperti dibiarkan sepi sendiri. Kita tandus kepedulian dan kebersamaan.

Pemerintah dan pemerintahan, goverment and governance. Pemerintah yang baik dilaksanakan lewat pemerintahan yang baik. Pemerintahan alias governance mengacu kepada proses dan pelaksanaan. Kebersamaan merupakan salah satu isi, semangat, dan realisasi dari pemerintahan yang baik. Untuk Indonesia yang bermasyarakat majemuk serta suatu negara kepulauan yang amat luas, panjang, serta bervariasi, kebersamaan merupakan kunci keberhasilan. Kebersamaan dalam makna equity, persamaan kesempatan dan tingkat perikehidupan yang tidak menganga apalagi semakin menganga kesenjangan.

Ada beberapa lagi kriteria atau kualifikasi bagi pemerintahan dan pemerintahan yang baik, seperti bersih tidak bersalah guna, terbuka atau transparan, dipertanggungjawabkan, partisipatif, efektif, dan efisien. Pemerintah dan pemerintahan yang cerdas dan bijak menyusun kebijakan publik, public policy, tetapi juga pemerintah yang jalan pemerintahannya, yang diimplementasikan rencana, program, dan kebijakannya. Yang melakukan pekerjaan rumah, yang menindaklanjuti, yang check dan recheck, kontrol dan koreksi.

Terlibat dalam pekerjaan besar itu, lembaga-lembaga negara, pemerintah dan pemerintahan di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Transisi selama lima tahun ini menurut kenyataannya membuat tugas dan proses realisasi dalam lembaga-lembaga pemerintahan itu tidak berjalan efektif dan efisien. Begitu pada tingkat pusat, demikian pula pada tingkat daerah.

Kepemimpinan dalam sistem otokrasi berbeda dengan kepemimpinan dalam sistem demokrasi. Ketika orang membicarakan masalah kepemimpinan, acapkali perubahan itu dialpakan. Bahwa sejak reformasi prodemokrasi, kepemimpinan itu adalah kepemimpinan dalam demokrasi. Kepemimpinan dalam dalam sistem otokrasi dari atas ke bawah. Proses dan keterlibatan tidak penting, yang penting kuat dan efektif. Pengertian kuat dan efektif diukur dari hasilnya. Hasilnya aman dan tertib. Hasilnya pertumbuhan ekonomi laju.

Kriteria dan kualifikasi kemajuan dan keberhasilan itu tetap berlaku. Hanya dituntut agar lebih berkeadilan serta memasukkan proses dan cara yang bukan sekadar dari atas ke bawah, melainkan bersama, berkomunikasi, berdialog, mencapai setiap kali pengertian dan konsensus untuk dilaksanakan. Dan itu pun terus-menerus disertai kontrol, kritik, koreksi, dan pertanggungjawaban. Memang lebih rewel, lebih harus melibatkan berbagai pihak, pihak legislatif atau parlemen, pihak publik, baik kelompok kepentingan maupun kelompok masyarakat madani, civil society.

Lebih rumit dan ruwetlah kepemimpinan dalam sistem demokrasi dibandingkan dengan dalam sistem otokrasi. Diperlukan kemampuan berkomunikasi, persuasi, kesabaran mengajak dan meyakinkan, ketahanan menjalani perbedaan, mendengar kritik, tetapi sebaliknya setiap kali harus mau dan mampu menemukan pengertian, saling pengertian, kesepakatan atau konsensus. Manakala kebebasan tidak juga berkembang menjadi komunikasi dan dialog serta setiap kali ditemukan pengertian dan perbedaan, kebebasan demokrasi belum menemukan perannya yang lengkap. Demokrasi kecuali disertai kebebasan berekspresi dan berserikat, juga harus menerjemahkan kebebasan sebagai sarana dialog yang efektif.

Bukan terbatas pada pemerintahan pekerjaan membangun demokrasi yang kecuali bebas juga mengontribusikan kebebasan itu untuk dialog, membangun pengertian dan konsensus serta menciptakan iklim dan rangsangan untuk dilaksanakannya kebijakan publik. Selama lima tahun terakhir ini tampak dan terasakan bagaimana pemerintah dan pemerintahan yang efektif dan efisien adalah pemerintahan yang efektif, yang membuka partisipasi itu, pemerintahan semakin mampu membuahkan hasil lewat realisasi, lewat pelaksanaan, dan implementasi.

Masuk akal dan wajar manakala demokrasi adalah demokrasi yang bicara. Namun, bicaranya demokrasi agar pula bermuara dan merangsang berlangsungnya demokrasi yang bekerja.

Berbagai daya dan kekuatan baru masyarakat tampil. Di antaranya otonomi daerah. Sekurang-kurangnya dua faktor membangkitkannya. Silih berganti atau aksi reaksinya perkembangan. Dalam zaman pergerakan, dari daerahlah hasrat pergerakan itu tumbuh, meskipun juga berinteraksi dengan daya-daya dari pusat, sebutlah pusat pergerakan waktu itu. Kemudian setelah Indonesia merdeka, proses state and nation building lebih berproses dari pusat. Sedemikian rupa sehingga bersosok dan bekerjalah sentralisme. Tiba kemudian dalam interaksi itu, giliran gerakan kembali dari daerah. Hasrat akan otonomi.

Masa itu pun, yakni masa kini, dipicu oleh interaksi dengan globalisasi. Globalisasi meluapkan pengaruh global ke seluruh penjuru dunia. Terjadi terutama oleh revolusi teknologi informasi serta perubahan ekonomi yang melipatgandakan perdagangan, termasuk perdagangan uang. Mau tidak mau, bangkit respons atau reaksi terhadap invasi global itu. Di antaranya gejala lokal atau lokalisasi atau kebangkitan lokal. Dalam konteks dan pengertian itulah kiranya otonomi juga ikut dibangkitkan oleh respons terhadap globalisasi.

Kesempatan pula bagi kita, otonomi dan lokalisasi itu membuka kesempatan mengenal lebih luas, lebih dalam, dan lebih lengkap negeri kita, Indonesia, Tanah Air kita Indonesia. Mengenal bukan dari pusat, tetapi juga dari bawah, dari daerah. Mengenal Tanah Air beserta lingkungan dan kekayaan alamnya, besarta penduduk dan warganya, juga mengenal seni budaya dan adat istiadatnya. Proses itu mau tidak mau disertai bangkitnya energi-energi baru, energi masyarakat lokal dan daerah yang berinteraksi dengan masyarakat nasional dan internasional.

Tinggallah pandai-pandai kita terutama pemimpin terpilih 2009 nanti dalam memahami, menyerap, serta menggalinya sebagai energi yang kreatif dan produktif bagi kebangkitan warga, bangsa, dan negara. Karena luar biasalah potensi lokal, potensi regional, dan potensi otonomi yang terkandung dalam keragaman seni budaya, dalam keragaman dan kekayaan alam, serta dalam kemauan warga untuk membuatnya sebagai sarana yang bersahabat bagai kemajuan penduduknya serta kelanjutan lingkungan alamnya.