Idealisasi Kebijakan Pendidikan Kita

Judul Buku : Kebijakan Pendidikan yang Unggul

Penulis : Dr. Riant Nugroho

Penerbit : Pustaka Pelajar

Cetakan : Pertama, November 2008

Tebal : vii + 259 halaman

Sebagai seorang spesialis kebijakan publik, beberapa buku yang berhasil ditulis Riant Nugroho dari tahun 2003 adalah Kebijakan Publik, Kebijakan Publik untuk Negara Berkembang, Analisis Kebijakan, Public Policy, dan Kebijakan Pendidikan yang ditulis bersama H.A.R. Tilaar.

Kini Nugroho kembali melahirkan buku yang berjudul Kebijakan Pendidikan yang Unggul, hasil pengamatan penulis terhadap keadaan pendidikan nasional kita dewasa ini yang kurang menjanjikan. Nugroho melihat adanya kebijakan pendidikan yang tidak konsisten yang dapat berakibat fatal terhadap pembinaan generasi muda dan nasib dari bangsa Indonesia.

Dunia dewasa ini berkembang dengan sangat pesat yang perlu diikuti oleh strategi pendidikan nasional yang tepat pula agar dapat terbinanya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sehingga dapat mempertahankan diri dari arus perubahan global. Pemahaman mengenai kebijakan pendidikan dan kebijakan publik telah merupakan suatu kebutuhan dalam masyarakat modern.

Paling tidak dari pengalaman negara-negara maju maupun negara-negara berkembang kita dapat menarik pelajaran dan bisa dijadikan cermin di dalam menelaah perkembangan kebijakan pendidikan dan kebijakan publik di Indonesia dari zaman kolonialisme sampai era reformasi.

Buku ini memberikan analisis hubungan yang ideal antara kebijakan pendidikan dan kebijakan publik yang diterapkan di negara kita. Dari analisis tersebut digali berbagai pengalaman di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang selama ini dikaitkan dengan perumusan kebijakan publik yang pada hakikatnya kedua jenis kebijakan tersebut bertumpu pada objek yang sama, yaitu manusia Indonesia sebagai subjek. Di dalam analisis itu dicari titik-titik temu dari kedua kebijakan tersebut yang pada hakekatnya merupakan kebijakan publik. Perbedaannya hanya terletak pada fokus yang berbeda, namun keduanya berada pada tataran yang sama.

Apabila pendidikan berfokus kepada perkembangan anak manusia Indonesia sebagai pribadi yang merdeka dan bertanggung jawab atas keanggotaanya sebagai warga negara Indonesia yang pluralistik, maka kebijakan publik harus berfokus kepada kepentingan bersama dari insan Indonesia dalam membangun negara bangsa yang makmur, kuat dan berkeadilan.

Implementasi Kebijakan

Kebijakan pendidikan yang didasarkan pada kebijakan publik dalam rumah sistem pendidikan nasional ibarat suatu bangunan rumah, kebijakan pendidikan yang didasarkan pada kebijakan publik yang keduanya bernaung di bawah atap nilai-nilai moral. Dalam rumah sistem pendidikan nasional itulah bernaung kebijakan pendidikan dan kebijakan publik yang di dalamnya bernaung peserta-didik dan pendidik dalam proses belajar-mengajar yang didukung oleh sistem internal dan sistem eksternal yang secara keseluruhan merupakan suatu sistem pendidikan nasional.

Di dalam rumah sistem pendidikan nasional terdapat dua domain, yaitu domain kebijakan pendidikan dan domain kebijakan publik. Dalam kebijakan publik yang merupakan suatu landasan dalam sistem pendukung eksternal dari sistem pendidikan nasional meliputi tiga aspek yaitu aspek kebudayaan, aspek politik, dan aspek ekonomi (hal.115). Di atas fondasi inilah yang berupa kebijakan-kebijakan publik dalam bidang kebudayaan, politik, ekonomi, merupakan landasan bagi pembangunan rumah sistem pendidikan nasional. Dalam domain kebijakan pendidikan inilah berisi tiga pilar utama sebagai sistem pendukung internal yaitu para penyusun kebijakan pendidikan, manajemen pendidikan, dan layanan pendidikan.

Bagaimanakah dengan Indonesia? Konstitusi mengamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia didirikan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera karena masyarakatnya cerdas dan berpengetahuan. Seluruh pemahaman tersebut tertuang dalam pernyataan “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tantangan kita adalah, bagaimana menjadikan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, dan bukan semata-mata sub-bagian yang tidak penting dalam kebijakan publik. Beberapa contoh di berbagai negara maupun domestik memperlihatkan, ketika kebijakan pendidikan dijadikan sebagai kebijakan publik, maka tujuan membangun kehidupan yang cerdas dan berpengetahuan dapat dicapai lebih efektif.

Masyarakat cerdas dan berpengetahuan adalah masyarakat yang ditengarai oleh guru manajemen, Peter F. Drucker sebagai masyarakat masa depan. Drucker menggunakan istilah knowledge based society. Mereka mempunyai kemampuan untuk menjadi The Winning Society dalam pergaulan global. Selanjutnya, kesejahteraan akan menjadi dinamik internal dari masyarakat, atau dalam konteks Indonesia, dalam “proses pembangunan”. Karena, masyarakat cerdas mempunyai kemampuan membuat keputusan yang cerdas, dan akhirnya memberikan nilai tambah bagi setiap produk, baik barang maupun jasa, yang dihasilkannya.

Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, hingga Kabupaten Jembarana-yang menjadi objek penelitian penulis dalam buku ini menjadi contoh bagaimana kebijakan pendidikan dijadikan sebagai kebijakan publik. Tantangan inilah yang mengemuka bagi pembangunan Indonesia terkini dan masa depan, bagaimana menjadikan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Pendidikan sendiri bukan bagian dari pembangunan, namun lebih sebagai sebuah dimensi yang melekat pada setiap kehidupan masyarakat.