Membedah Kesalahan Lima Pemimpin Indonesia

Judul Buku : Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia

Penulis : Ishak Rafick

Pengantar : Rizal Ramli

Penerbit : Ufuk Publishing House

Cetakan : I Januari 2008

Tebal : 440 halaman

Ishak Rafick adalah seorang jurnalis yang memiliki pengalaman belasan tahun, menulis berbagai artikel tentang ekonomi politik, korporasi, menajemen dan lain-lain. Ishak yang alumnus Universitas Indonesia ini, juga mendapatkan gelar Master of Art dari Rijks Universiteit Leiden Netherland dengan tesis berjudul Het Beeld van Indonesia in the 20-steewse Koloniale Literatuur -Wajah Indonesia dalam Literatur Kolonial Abad 20. Ishak juga tergolong orang yang sering mengikuti berbagai jenis training di dalam maupun luar negeri dalam bidang jurnalistik maupun manajemen seperti Nijenrode Management Institute, Breukelen Netherland. Dengan latar belakang pengetahuan yang sangat luas itulah Ishak kemudian menelorkan buku Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia.

Buku ini merupa kan sebuah karya dan prestasi yang menonjol karena jarang jurnalis Indonesia menulis buku, terutama tentang topik yang cukup serius. Sebagai seorang jurnalis, style penulisan Ishak sangat mudah dimengerti, enak dibaca walaupun memerlukan waktu yang cukup panjang untuk dapat memahami garis merah dari buku ini. Hal itulah yang sebenarnya menjadi daya tarik tersendiri dari buku ini, karena penulis tidak menjejalkan kesimpulannya sendiri kepada pembaca.. Dia lebih memaparkan duduk perkaranya daripada menggurui. Gaya bahasanya tidak berbentuk telling, tapi showing. Dia menantang pikiran, sekaligus menggugah nurani.

Ada kegelisahan yang sangat mendalam dalam buku ini tentang peranan dan ketangguhan negara serta korporasi dalam menghadapi gejolak kritis baik pada tahap awal maupun pasca krisis. Ishak, misalnya, mencoba memetakan dan melakukan analisa mengapa Indonesia gagal tinggal landas setelah 32 tahun di bawah pemerintahan Orde Baru. Berbagai kelemahan struktural dan penyimpangan prioritas masa kelemahan struktural dan penyimpangan prioritas masa Orde Baru dianalisa dengan tajam dan menarik secara jurnalistik. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang lumayan, Ishak memaparkan berbagai ketimpangan yang terjadi dan kerawanan di dalam bidang ekonomi maupun sosial. Namun pada akhirnya, Soeharto tidak mampu menahan besarnya tekanan terhadap perubahan dan keinginan untuk demokratisasi.

Ishak juga melakukan pembedahan yang kritis terhadap masa pemerintahan Habibie. Dalam banyak hal, Habibie berupaya memenuhi tuntutan reformasi, dengan menyusun undang-undang kebebasan pers, undang-undang desentralisasi dan undang-undang pemilu. Habibie berhasil menegakkan landasan untuk demokratisasi sebagai respon terhadap tuntutan mahasiswa dan rakyat sebelum dan saat reformasi itu terjadi. Di sisi lain Habibie melaksanakan banyak permintaan IMF dalam bentuk berbagai Letter of Intent terutama dalam kaitannya dengan rekapitalisasi perbankan, BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dan MSAA (Master of Settlement Acquisition Agreement). Ishak juga menjelaskan berbagai perdebatan internal dan diskursus publik tentang arah kebijakan ekonomi dalam masa pemerintahan Habibie.

Secara panjang lebar Ishak melakukan analisa tentang dinamika politik sejak pemilu tahun 1999-2004. Secara gamblang pula ia menarik kesimpulan yang sangat tepat yaitu kematian ideologi dalam proses politik di Indonesia. Sehabis kejatuhan pemerintahan otoriter Soeharto, ternyata ruang kosong demokratisasi dengan cepat diisi dan diambil alih oleh aligarki politik dan ekonomi yang tumbuh pada masa Orde Baru. Dengan kata lain demokratisasi Indonesia telah ”dibajak” oleh tokoh-tokoh dan kekuatan lama Orba yang telah berhasil melakukan akumulasi finansial maupun jaringan selam 32 tahun kekuasaannya.

Tidak aneh bahwa transisi dari sistem otoriter ke sistem demokratis tidak membawa manfaat yang besar pada kemajuan negara maupun kesejahteraan rakyat. Seperti diketahui, proses pemilu politik uang. Jika kecendrungan ini terus berlanjut, maka akan timbul banyak pertanyaan tentang apakah demokrasi ada manfaatnya untuk rakyat kebanyakan. Seperti yang dikatakan Ishak, matinya ideologi dalam proses politik Indonesia merupakan salah satu penyebab utama dari komersialisasi dan dominasi politik uang dalam proses demokrasi di Indonesia (hal.133).

Sangat sukar misalnya, untuk membedakan ideologi, visi dan strategi berbagai partai politik yang ada di Indonesia karena dominannya komersialisasi dan pragmatisme partai politik. Rakyat biasa diberikan pilihan partai-partai dengan nama dan simbol yang berbeda-beda, tetapi sebetulnya esensi maupun programnya tidak jauh berbeda. Dalam konteks seperti itu, demokratisasi yang diharapkan mampu mengurangi kecenderungan massa mengambang, justru menimbulkan gejala sebaliknya, yaitu semakin menguatnya kecendrungan massa mengambang.

Dalam kondisi vakum ideologi, dominasi pragmatisme dan politik uang, Indonesia sangat mudah dipengaruhi oleh pandangan ekonomi ortodoks dan neoliberal yang semakin mengecilkan peranan negara dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Negara hanya mewakili dan memperjuangkan kepentingan elit, sementara rakyat dilepaskan pada belas kasihan mekanisme pasar. Misalnya, berbagai subsidi di dalam bidang pendidikan dan kesehatan dihapuskan tanpa melihat perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat. Di negara-negara yang kapitalistik sekalipun, seperti di Eropa, tetap ada subsidi maupun bantuan keuangan di bidang pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu.

Ishak dengan sangat detil menjelaskan berbagai tarik menarik dalam strategi dan kebijakan ekonomi sejak pemerintahan Habibie, Gus Dur, Mega, dan SBY. Tampak jelas walaupun ada upaya-upaya untuk menghindari peranan yang sangat besar dari lembaga-lembaga internasional, tetapi karena kevakuman ideologi, dominasi pragmatisme serta kelemahan visi, pada akhirnya peranan lembaga-lembaga internasional IMF dan Bank Dunia sangat dominan dalam menentukan arah dan kebijakan ekonomi Indonesia. Dalam buku ini, Ishak memberikan penjelasan tentang penyusunan ”GBHN super dari bawah meja IMF”.

Kondisi Indonesia sangat berbeda dengan pengalaman negara-negara Asia Timur yang berhasil mengejar ketertinggalannya dari negara-negara Barat. Mereka lebih akomodatif terhadap kepentingan negara-negara besar dalam bidang politik luar negeri dan pertahanan, tetapi sangat mandiri dalam penentuan strategi dan arah kebijakan ekonomi.

Dalam bab akhir buku ini, Ishak menawarkan jalan baru membangun Indonesia, sebagai kesimpulan dan kesadarannya bahwa jalan lama Indonesia yang telah dilalui sejak 40 tahun yang lalu sampai saat ini, ternyata tidak membawa perubahan yang berarti bagi mayoritas bangsa kita. Pola hubungan ekonomi kolonial yang ditentang habis-habisan oleh para pendiri republik ini, ternyata menampakkan wujud barunya dalam bentuk neokolonialisme ekonomi yang difasilitasi oleh ”Mafia Berkeley ” selama nyaris 40 tahun. Ishak, berdasarkan catatan jurnalistiknya yang sangat panjang selama 1997-2007, semakin meyakini bahwa tanpa jalan baru, Indonesia akan semakin ketinggalan dari negara-negara Asia Timur lainnya.(*)

*) Tulisan ini dimuat di Surabaya Post, 20 Juli 2008